Jakarta — Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Metro Jaya pada Senin, 9 November 2026. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan aksi unjuk rasa yang bakal digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 11 November 2026 mendatang.
Aksi tersebut digelar untuk mendesak KPK mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran infrastruktur di Kabupaten Tanggamus, Lampung. FORMMASI menilai skandal proyek pemeliharaan jalan yang dinilai "ampas tahu" bernilai Rp 9,39 miliar hanyalah puncak gunung es dari bobroknya tata kelola keuangan daerah.
Ketua Umum FORMMASI, Sapriyansah alias Bung Sah, menegaskan bahwa KPK harus memperluas fokus penyelidikan dan penyidikan pada keseluruhan pengalokasian anggaran pinjaman daerah. Secara khusus, pihaknya meminta KPK menelisik peran Bupati Tanggamus, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta kroninya terkait pengelolaan dana pinjaman senilai puluhan miliar rupiah yang bersourced dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
"Surat pemberitahuan aksi sudah resmi kami masukkan ke Polda Metro Jaya hari ini. Hari Rabu nanti kami bergerak ke KPK untuk menyampaikan bukti-bukti dugaan penyimpangan.
Terungkapnya proyek pemeliharaan jalan Talang Padang–Sumanda senilai Rp 9,3 miliar yang asal jadi itu menjadi cermin gamblang betapa buruknya pengawasan dan pengelolaan anggaran di Tanggamus," ujar Bung Sah, Senin, 9 November 2026.
Menurut Bung Sah, proyek jalan bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari pembiayaan PT SMI tersebut mengalami kerusakan fisik mendasar seperti retak struktur beton hingga amblasnya lapisan subgrade akibat rekanan yang hanya mengejar keuntungan semata sehingga mengesampingkan kualitas perkerjaan yang diperparah pengawasan dan pengendalian yang buruk dari Dinas PUPR dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
FORMMASI menduga ada skenario rekayasa spesifikasi serta pengalihan alokasi anggaran yang tak efisien, mengingat proyek tersebut didanai dari utang daerah PT SMI yang seharusnya diperuntukkan bagi percepatan pembangunan infrastruktur rakyat.
"Kami meminta KPK tidak hanya memanggil kontraktor dan konsultan pengawas, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada alur penggunaan dana pinjaman PT SMI senilai sekitar Rp 65-an miliar tersebut. Periksa Bupati, Kadis PU, hingga pihak-pihak pengambil kebijakan yang bertanggung jawab atas pengeluaran APBD sub-standar yang berpotensi merugikan” ungkap sah.
Dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung pertengahan pekan ini, FORMMASI berencana membawa bukti-bukti awal serta hasil investigasi lapangan guna diserahkan langsung ke KPK.
Mereka menuntut KPK segera memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kadis PUPR, hingga Bupati Tanggamus guna memperjelas penggunaan keuangan negara di daerah tersebut. (rls)
