JAKARTA— Konsorsium Penyambung Aspirasi Rakyat atau Korporasi Rakyat memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada 11 September. Aksi tersebut menjadi bentuk desakan agar dugaan skandal pemalsuan dokumen identitas pribadi
E. A mantan Kadis Pendidikan Kota Bandar Lampung, segera diusut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan kerugian keuangan negara dari proses pengangkatan hingga pembayaran hak kepegawaiannya.
Kepastian aksi tersebut disampaikan A. Zahriansyah setelah konsolidasi dan rapat organisasi di Markas Nasional Korporasi Rakyat. Ia menegaskan, persoalan dugaan perubahan identitas yang berkaitan dengan proses pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2008 tidak boleh terus menggantung tanpa kepastian hukum. Menurutnya, perkara yang telah menjadi perhatian publik selama lebih dari satu tahun itu harus mendapatkan penanganan serius, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Zahriansyah menjelaskan, persoalan ini bermula dari dugaan perubahan data identitas pribadi yang mencakup akta kelahiran, ijazah, KTP, dan Kartu Keluarga. Sejumlah pemberitaan pada Mei hingga Juni 2025 mengungkap adanya perbedaan tahun kelahiran, yakni 25 April 1970 dan 25 April 1973.
Perbedaan tersebut dipersoalkan karena diduga berkaitan dengan pemenuhan persyaratan batas usia dalam proses seleksi CPNS tahun 2008 di Kabupaten Way Kanan. Bahkan, persoalan tersebut sebelumnya telah dilaporkan salah satu lembaga ke Polda Lampung pada Juni 2025.
"Ini bukan persoalan kecil. Kami mempertanyakan bagaimana mungkin dugaan persoalan identitas yang berkaitan dengan proses pengangkatan seorang aparatur negara sudah bergulir begitu lama, tetapi kepastian hukumnya belum diketahui secara terbuka. Ada apa dengan penanganan perkara di tingkat wilayah? Mengapa persoalan sebesar ini harus terus didorong agar mendapatkan perhatian di tingkat nasional?" tegas Zahriansyah.
Ia menambahkan, Korporasi Rakyat akan membawa persoalan tersebut langsung ke Mabes Polri untuk meminta evaluasi dan pengawasan terhadap penanganan perkara di daerah. Pihaknya mendesak agar penyidik memeriksa seluruh dokumen pembanding, menelusuri riwayat perubahan identitas, memeriksa proses administrasi penerimaan CPNS, serta mengklarifikasi seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Korporasi Rakyat juga meminta agar dugaan tindak pidana yang muncul tidak berhenti hanya pada polemik administratif, tetapi diusut secara cepat dan akuntabel.
Selain kepada Mabes Polri, tuntutan juga akan disampaikan langsung kepada KPK. Korporasi Rakyat meminta lembaga antirasuah menelaah kemungkinan kerugian keuangan negara apabila dugaan penggunaan dokumen yang tidak sah terbukti berkaitan dengan pengangkatan dan pembayaran gaji, tunjangan, serta hak kepegawaian selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Termasuk menelusuri jabatan-jabatan yang pernah diemban dan anggaran negara yang telah dibayarkan. Menurut Zahriansyah, perhitungan kerugian negara harus dilakukan dan di usut secara tuntas.
"Kami ingin KPK melihat persoalan ini dari sisi keuangan negara. Jika benar terdapat manipulasi dokumen yang menjadi dasar memperoleh status kepegawaian dan kemudian menimbulkan keuntungan finansial dari uang negara, maka seluruh konsekuensi hukumnya harus diperiksa. Jangan sampai uang rakyat terus menjadi hak seseorang yang proses memperoleh status kepegawaiannya justru sedang dipersoalkan," ujarnya.
Zahriansyah menegaskan, konsolidasi organisasi telah dilakukan dan sikap Korporasi Rakyat secara nasional sudah ditetapkan. Aksi di KPK dan Mabes Polri bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan bentuk pengawalan terhadap proses penegakan hukum agar berjalan tanpa intervensi dan tanpa perlakuan istimewa.
Korporasi Rakyat menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut sampai terdapat kejelasan hasil pemeriksaan, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan. Fakta harus dibuka secara akuntabel, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. (Rls)
