JAKARTA – Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Korporasi Penyambung Aspirasi (Korporasi) Rakyat resmi membawa kasus dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, ke Mabes Polri. Langkah ini diambil setelah penanganan hukum di tingkat daerah dinilai mandek selama setahun terakhir.
Ketua Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, menyatakan bahwa laporan langsung ke Jakarta ini menjadi ujian krusial bagi kredibilitas penegakan hukum nasional. Pihaknya mendesak Mabes Polri untuk segera memeriksa Eka Afriana demi mematahkan stigma "tidak tersentuh" hukum (untouchable) yang selama ini melekat pada sosok tersebut. Skandal ini resmi dibawa ke Mabes Polri agar bola panasnya bergulir di Jakarta untuk membuktikan apakah hukum di negeri ini benar-benar bisa tegak menyentuh mereka yang berada di lingkaran takhta, ataukah istilah untouchable itu tetap abadi melekat, ujar A. Zahriansyah dalam konferensi pers di Markas Utama Korporasi Rakyat, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).
Kasus ini bermula dari temuan janggal terkait status Eka Afriana sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Eka diketahui merupakan saudara kembar kandung dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Namun, status administratif keduanya melahirkan paradoks yang dinilai menguji nalar publik. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan masyarakat, Eka diduga kuat memanipulasi dokumen otentik berupa KTP dan akta kelahiran saat mendaftar seleksi CPNS di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2008 silam. Demi mengejar batas usia maksimal pendaftaran CPNS, yaitu 35 tahun, tahun kelahiran Eka diduga diubah dari yang semula 25 April 1970 menjadi 25 April 1973. Akibat manipulasi tersebut, sepasang saudara kembar ini memiliki selisih usia hingga tiga tahun dalam lembar dokumen resmi negara.
Sorotan publik semakin tajam setelah alasan pemudaan usia tersebut sempat dibela secara terbuka dengan dalih faktor spiritual atau "gangguan mistis dan ruwatan" di masa lalu. Para praktisi hukum mengecam keras pembelaan tersebut. Dalih mistis dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap asas legalitas hukum pidana murni, mengingat hukum positif berbasis pada bukti materiel dan otentisitas dokumen, bukan pada alasan supranatural.
Meskipun gelombang aduan delik hingga aksi massa bertubi-tubi menyuarakan skandal ini di Lampung, gerak hukum di tingkat daerah seolah membeku. Mandeknya proses hukum selama setahun terakhir ini dikhawatirkan memicu preseden buruk dan memperkuat kesan adanya perlindungan dari dinasti politik lokal.
Melalui laporan resmi ke Mabes Polri, gerakan masyarakat sipil kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru di Korps Bhayangkara untuk berani membongkar tabir lama yang ditutupi rapat di daerah. Publik kini menanti apakah Sang Jenderal Baru berani menuntaskan kasus kedisiplinan dan dugaan pidana administrasi negara ini secara transparan dan berkeadilan.
Berdasarkan penelusuran data publik, kasus dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian ini pertama kali mencuat saat Eka Afriana masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Saat ini, Eka Afriana diketahui telah dialihkan dan masih aktif menjabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Bandar Lampung.
Isu miring seputar pengaruhnya di sektor pendidikan kembali memanas. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat, 6 November 2026, Wali Kota Eva Dwiana kembali melakukan perombakan birokrasi dan rotasi besar-besaran terhadap sejumlah pejabat eselon II, termasuk di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Menurut informasi dari sumber internal di lingkungan Dinas Pendidikan, agenda penyusunan struktur dan bongkar pasang jabatan dalam perombakan tersebut disinyalir masih kuat dipengaruhi oleh campur tangan serta kendali di balik layar dari Eka Afriana. (rls)
