JAKARTA – Menindaklanjuti panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengurus Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari ini, Senin (25/05/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan sejumlah dokumen pendukung serta bukti-bukti petunjuk baru guna memperkuat penyelidikan kasus dugaan korupsi Proyek Peningkatan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Rawajitu SPP IPIL di Kabupaten Mesuji, Lampung.
Proyek senilai Rp97,8 miliar di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS MS) tersebut menjadi sorotan lantaran kondisinya yang mangkrak dan rusak parah.
Dalam keterangannya di hadapan media, Ketua Umum FORMMASI Sapriyansah menyatakan bahwa seluruh berkas yang diminta oleh tim penyidik KPK telah diserahkan secara lengkap. Tidak hanya dokumen proyek, mereka juga membeberkan rekam jejak penanganan kasus ini yang sebelumnya sempat berjalan di daerah.
"Hari ini kami telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung beserta bukti-bukti petunjuk yang diminta oleh KPK. Termasuk detail kronologi perjalanan proses hukum persoalan ini saat berada di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung juga telah kami sampaikan seluruhnya kepada penyidik," ujar Sapriyansah (25/05/2026).
Suarakan Jeritan Petani Lampung
Selain membawa dokumen hukum dan bukti fisik proyek, FORMMASI juga membawa misi kemanusiaan dengan menyampaikan langsung keluhan dan aspirasi dari masyarakat terdampak.
Berdasarkan temuan di lapangan, keberadaan infrastruktur yang menelan anggaran fantastis dari APBN tersebut justru sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi sektor pertanian setempat.
"Kami juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat di sepanjang bangunan irigasi gantung IPIL. Mereka merasa sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan bangunan tersebut. Proyek yang seharusnya menjadi solusi pengairan justru menjadi bangunan usang yang sia-sia," tegasnya.
Dukung KPK Usut Tuntas
Di akhir keterangannya, FORMMASI kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. Pihaknya berharap KPK dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap para oknum yang diduga telah merugikan hajat hidup orang banyak.
"FORMMASI mendukung penuh langkah KPK untuk menuntaskan persoalan ini. Kasus ini bukan sekadar kerugian negara, tetapi telah merugikan ribuan petani sebagai penerima manfaat yang hak-haknya telah dirampas oleh tindakan korupsi," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK dikabarkan tengah mempelajari dokumen dan bukti petunjuk baru yang diserahkan oleh FORMMASI untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk potensi pemanggilan pihak-pihak terkait dari BBWS Mesuji Sekampung maupun PT. INDO BANGUN GROUP selaku kontraktor pelaksana. (rls)
