JAKARTA – Menanggapi pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang menyebut bahwa anggaran Rp27,5 miliar untuk sepatu Sekolah Rakyat pada tahun 2026 masih berupa perencanaan awal dan harganya bisa lebih murah melalui lelang, Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) menyampaikan catatan kritis.
Ketua LITBANG FORMMASI, M. Iqbal Farochi, menilai pernyataan Mensos tersebut kontradiktif jika disandingkan dengan rekam jejak pengadaan di tahun sebelumnya. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun anggaran 2025, ditemukan fakta bahwa Kemensos sudah mematok harga satuan yang sangat tinggi sejak awal.
"Kami mencermati data RUP 2025 di sana tertera jelas bahwa pengadaan Sepatu PDH dan PDL sudah dipagu dengan harga Rp700.000 per pasang. Ini bukan lagi soal perencanaan awal yang bisa turun, tetapi merupakan pola penganggaran yang tidak rasional yang terus diulang," ujar Iqbal.
Iqbal mempertanyakan, jika Gus Ipul mengklaim tahun 2026 harga bisa ditekan lebih murah melalui mekanisme lelang elektronik, mengapa pada tahun 2025 pagu anggaran yang ditetapkan tetap berada di angka Rp700.000 per pasang?
"Logikanya sederhana pagu anggaran adalah batas atas. Jika tahun lalu saja Kemensos sudah berani memasang angka Rp700.000 untuk sepatu yang spesifikasinya serupa dengan merek lokal seharga Rp200-300 ribu, maka klaim efisiensi di tahun 2026 patut diragukan. Apakah ini benar-benar efisiensi, atau hanya upaya meredam gejolak publik setelah harga fantastis tersebut viral?" tegasnya.
Lebih lanjut, LITBANG FORMMASI menyoroti beberapa poin dalam RUP 2025 tersebut:
1. Total Pagu Fantastis: Terlihat total pagu mencapai Rp13,6 miliar untuk satu paket dengan rincian Sepatu PDH 9780 pasang dengan harga 700,000 - Sepatu PDL 9780 pasang dengan harga 700,000 dan
2. Nilai pagu Rp8,6 miliar untuk paket lainnya dengan rincian Sepatu PDL Siswa SR 1C 6165 pasang dengan harga 700,000, dan Sepatu PDH Siswa SR 1C 6165 pasang dengan harga 700,000
Dalam praktek pengadaan biasanya nilai HPS yang ditetapkan tidak akan jauh dari nilai pagu, kemudian nilai pembelian/ kontrak hanya akan turun beberapa persen dari nilai HPS yang ditetapkan oleh Kemensos.
"Jangan sampai mekanisme lelang hanya dijadikan tameng formalitas untuk melegalkan harga yang sudah dikondisikan mahal sejak dalam pagu dan HPS. Kami mendesak Mensos untuk membuka spesifikasi teknis sepatu seharga Rp700.000 pada Ta 2025 tersebut ke publik. Rakyat berhak tahu apa kehebatan sepatu itu dibanding produk lokal berkualitas lainnya yang harganya jauh di bawah itu," tambah Iqbal.
LITBANG FORMMASI mendesak KPK dan BPK untuk tidak hanya memantau rencana tahun 2026, tetapi juga mengaudit secara mendalam realisasi pengadaan sepatu tahun 2025 yang menggunakan pagu serupa. "Jika tahun lalu bisa lolos dengan harga tak wajar, maka klaim transparansi tahun ini hanyalah retorika belaka," pungkas iqbal. (rls)
