QueenNews.co / JAKARTA — Kamis, 30 April 2026. Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pusat Pertamina Patra Niaga Jakarta. Aksi ini merupakan respons atas carut-marut distribusi BBM subsidi (Solar JBT) di Provinsi Lampung yang dinilai telah mencapai tahap darurat.
Aksi yang dipicu oleh skandal kebocoran Solar JBT di Provinsi Lampung ini bukan sekadar aksi seremonial. FORMMASI membawa tumpukan fakta tentang bagaimana subsidi rakyat dialirkan untuk menghidupi puluhan alat berat di tambang emas ilegal (PETI) Way Kanan selama 540 hari tanpa terdeteksi oleh sistem digital yang katanya canggih. Belum lagi soal penggerebekan gudang-gudang penimbunan solar skala raksasa di Pesawaran hingga Mesuji yang membuktikan bahwa pengawasan Pertamina telah lumpuh total, atau mungkin, sengaja dilumpuhkan.
Ketua Umum FORMMASI, Sapriyansah, dalam orasi intelektualnya menegaskan bahwa kekacauan ini adalah bukti nyata adanya kongkalikong busuk antara pemegang kebijakan yakni Pertamina Patra Niaga dengan para bandit BBM. Ia menilai tidak mungkin perampokan uang negara senilai ratusan miliar rupiah per tahun ini luput dari pengawasan jika tidak ada "uang koordinasi" yang mengalir ke kantong-kantong oknum pejabat.
Hal senada dilontarkan Sekjen FORMMASI, Dapid, menegaskan bahwa masifnya kebocoran Solar subsidi di Lampung bukan sekadar masalah teknis, melainkan akibat langsung dari kelalaian fatal bahkan diduga kuat adanya keterlibatan personal dari Sales Area Manager (SAM) Lampung dan Executive General Manager Patra Niaga Regional Sumbagsel.
Selain menuntut pembersihan pejabat, FORMMASI juga mendesak Patra Niaga Pusat untuk segera melakukan audit forensik menyeluruh terhadap seluruh SPBU di Provinsi Lampung. Audit ini bertujuan untuk membedah data digital MyPertamina dan mengungkap keterlibatan pengelola SPBU dalam memasok solar subsidi ke gudang-gudang ilegal dan sektor tambang.
“Kami tidak datang untuk bernegosiasi dengan kegagalan. Kami datang untuk menuntut pertanggungjawaban moral dan struktural,” tegas Sapriyansah di hadapan massa aksi.
Dalam pernyataan sikapnya, FORMMASI melayangkan desakan keras yang tidak bisa ditawar:
1. Copot dan Periksa Segera SAM Lampung serta seluruh jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel atas kelalaian fatal dan dugaan keterlibatan mereka dalam membiarkan aktivitas tambang ilegal dan gudang penimbunan tumbuh subur.
2. Mundur bagi Pejabat Pusat, sebagai bentuk pengakuan atas ketidakmampuan melakukan pengendalian internal yang berujung pada perampokan subsidi secara masif selama bertahun-tahun.
FORMMASI memberikan waktu tepat 7 hari kerja bagi manajemen Pertamina Patra Niaga Pusat untuk mengambil langkah konkret. Ini bukan sekadar permintaan, melainkan ultimatum dari rakyat yang sudah muak melihat haknya dijarah.
“Jika dalam tujuh hari tidak ada tindakan nyata—bukan sekadar janji administratif atau retorika belaka—maka FORMMASI akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Kami akan memastikan kantor ini kembali membara oleh semangat perlawanan mahasiswa hingga setiap pengkhianat subsidi diseret ke meja hijau,” tutup Sapriyansah dengan nada lantang.
Kini bola panas ada di tangan Patra Niaga Pusat. Akankah mereka memilih berbenah dan membuang para parasit di internalnya, atau membiarkan gelombang amarah mahasiswa kembali mengepung markas mereka? Sejarah akan mencatat siapa yang berpihak pada rakyat dan siapa yang menjadi pelindung para mafia.(*)
