Jakarta, 30 April 2026 — Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada hari ini, menyoroti dugaan praktik penyimpangan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026.
Sapriyasyah menyampaikan telah menemukan indikasi kuat adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pengelolaan anggaran. Temuan tersebut didasarkan pada hasil investigasi tim internal mereka.
"Dugaan skema pecah paket tahun 2025 persoalan rehabilitasi di DPRD DKI Jakarta dengan senilai Rp. 49,6 miliar, kami duga sengaja di pecah menjadi 19 paket kontrak terpisah. Hal tersebut bertujuan menghindari mekanisme tender, " Ungkap sapriyasyah saat orasi didepan DPRD DKI".
Ia meneruskan, supaya mempermudah penunjukan langsung kepada rekanan tertentu untuk memudahkan permainan proyek tersebut.
"sejumlah pekerjaan seperti rehabilitasi ruang komisi, lantai gedung, hingga area tertentu seperti taman samping dan ruang pengamanan basement dipecah dalam kontrak-kontrak kecil dengan nilai yang mendekati batas maksimal pengadaan langsung, " Ungkapnya".
Kami juga menyoroti anggaran 2026 persoalan belanja seremonial sehingga menimbulkan pemborosan anggaran APBD.
"sejumlah alokasi belanja yang dinilai tidak rasional dan tidak berpihak pada kepentingan publik".
Ia juga meneruskan, alokasi tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran dan menunjukkan rendahnya sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami dari FORMMASI mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kepala Sekretariat DPRD DKI Jakarta".
Diketahui FORMMASI menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah awal dari gerakan yang lebih besar dalam mengawal pengelolaan anggaran publik. Mereka menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
“kami juga akan melakukan Aksi pada minggu depan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, untuk mengawal praktik semacam ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin tergerus. Kami akan terus bergerak sampai keadilan ditegakkan,” ujar perwakilan FORMMASI dalam orasinya". (rls)
