QueenNews.co.id / TULANG BAWANG –Dugaan ketidakberesan menyeruak di balik proyek rekonstruksi jalan hotmix Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas. Proyek ambisius senilai Rp9,8 miliar yang bersumber dari APBD 2025 ini kini menjadi sorotan tajam setelah ditemukan indikasi pengerjaan "asal jadi" yang mengancam keselamatan warga dan potensi kerugian negara.
Hasil penelusuran lapangan dan fakta yang dihimpun menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur yang dikerjakan oleh CV Rizka Rizki Konstruksi jauh dari kata standar.
Kecurigaan publik diperkuat oleh inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi III DPRD Tulang Bawang. Ketua Komisi III, Yunardi Hasan KS, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait ketebalan lapisan Base A.
Di beberapa titik, ketebalan dasar hanya mencapai 7 hingga 16 sentimeter, jauh di bawah spesifikasi teknis yang disyaratkan.
Investigasi di lapangan mengindikasikan kontraktor tidak melakukan penggarukan (scarifying) pada lapisan lama. Material baru langsung ditimpakan begitu saja, sebuah praktik yang melanggar standar Bina Marga dan memicu risiko delaminasi atau pemisahan lapisan aspal.
Meski baru dinyatakan selesai (opname) pada 17 Desember 2025, ketahanan jalan ini nyatanya hanya seumur jagung. Pantauan pada Rabu (28/1/2026) menunjukkan kondisi jalan yang sudah mulai berlubang dan mengelupas.
"Aspalnya sangat tipis. Belum juga sebulan dipakai sudah ada yang berlubang. Kami sangsi jalan ini bisa bertahan lama," keluh salah seorang warga setempat dengan nada kecewa.
Tak hanya soal kualitas material, proyek ini juga ditengarai mengabaikan regulasi keselamatan. Tim investigasi menemukan nihilnya atribut K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lokasi maupun kantor mes proyek. Tidak adanya bagan struktur organisasi serta peralatan K3 menjadi indikasi rendahnya profesionalisme kontraktor dalam menjalankan kewajiban kontrak.
Upaya konfirmasi telah dilakukan berulang kali kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang. Namun, hingga berita ini diturunkan, otoritas terkait memilih bungkam dan tidak memberikan penjelasan resmi mengenai lemahnya pengawasan terhadap proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Masyarakat dan tokoh setempat kini mendesak adanya perbaikan total dan evaluasi menyeluruh. Jika dibiarkan, proyek ini bukan hanya merugikan mobilitas warga, tetapi juga menjadi bukti nyata pemborosan anggaran negara yang sia-sia.(Tim)
