METRO// QUEENNEWS.CO.ID — Dugaan carut marut dan kualitas buruk dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun drainase di Kota Metro, memunculkan sorotan tajam dari publik.
Sorotan ini tidak hanya tertuju pada kualitas fisik proyek, tetapi juga pada sikap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro yang memilih bungkam saat dikonfirmasi media, menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik.
Berdasarkan pemantauan lapangan dan informasi yang dihimpun tim QueenNews.co.id, beberapa proyek infrastruktur di Kota Metro dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan indikasi dikerjakan secara "asal jadi" dan tidak sesuai standar.
Temuan ini meliputi:
Pembangunan Jalan: Jalan yang baru selesai dibangun sudah menunjukkan gejala kerusakan dini, seperti ditumbuhi rumput, muncul keretakan parah, permukaan bergelombang, hingga sudah rusak kembali dalam waktu singkat.
Pembangunan Drainase: Terdapat dugaan penggunaan material yang tidak standar atau tidak layak. Ditemukan adanya drainase yang dibangun menggunakan material bekas bongkaran, adukan semen yang minim dan tidak sesuai komposisi, bahkan yang paling mencolok adalah temuan pasangan batu yang tidak menggunakan adukan semen (kering).
Indikasi rendahnya kualitas ini sangat merugikan masyarakat karena proyek yang dibiayai oleh uang rakyat tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, menuntut perbaikan berulang, dan berpotensi menghamburkan anggaran.
Untuk mendapatkan klarifikasi resmi dan penjelasan mengenai dugaan penyimpangan kualitas tersebut, tim QueenNews.co.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas PUTR Kota Metro. Namun, pejabat yang seharusnya paling berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut memilih untuk tidak memberikan pernyataan resmi dan menghindari menjawab pertanyaan melalui sambungan komunikasi pribadinya.
Sikap bungkam dari pucuk pimpinan Dinas PUTR ini dinilai mencederai prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
"Seharusnya, sebagai pejabat yang berwewenang, Kadis PUTR Metro harus tanggap dan peka terhadap informasi, saran, atau masukan dari masyarakat maupun media. Keterbukaan ini penting untuk meredam kekhawatiran publik dan menunjukkan bahwa pemerintah serius menangani masalah," ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Metro.
Masyarakat Kota Metro secara luas menuntut klarifikasi transparan dari Dinas PUTR. Mereka ingin mengetahui secara pasti:
Apa yang menyebabkan proyek-proyek tersebut mengalami kerusakan dini?
Siapa kontraktor pelaksana yang bertanggung jawab?
Langkah konkret apa yang akan diambil Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti temuan ini, termasuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Publik menuntut agar Pemerintah Kota Metro bertanggung jawab penuh dan segera mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor pelaksana dan pihak internal yang terbukti lalai atau menyalahi prosedur dalam pelaksanaan proyek tersebut. (Tim)
