Dalam aksi tersebut, FORMMASI turut mendapat dukungan dari masyarakat Jakarta Pusat. Salah seorang warga yang mengaku sebagai ibu cantik turut bergabung dalam aksi menyampaikan keresahannya terhadap persoalan sampah yang dinilai semakin mengganggu kehidupan masyarakat. Tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik menimbulkan bau busuk menyengat dan dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan warga.
Menurutnya, persoalan sampah bukan sekadar masalah estetika dan kebersihan lingkungan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan pelayanan publik yang layak.
Ibu Cantik menegaskan kesiapannya untuk membangun konsolidasi bersama FORMMASI, masyarakat sekitar, serta para pedagang dan masyarakat pasar guna menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota.
"Saya siap melakukan konsolidasi bersama masyarakat pasar dan masyarakat DKI Jakarta untuk berbondong-bondong menyampaikan aspirasi kepada Bapak Gubernur terkait persoalan sampah yang menimbulkan bau busuk dan dikhawatirkan menyebarkan penyakit. Kami ingin persoalan ini mendapatkan perhatian dan penyelesaian nyata dari pemerintah," tegas Ibu Cantik.
Sementara itu, Ketua Umum FORMMASI menilai persoalan tersebut harus dilihat secara lebih mendasar, terutama menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik dan efektivitas tata kelola pelayanan kebersihan di Jakarta Pusat.
Ia menyoroti bahwa setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran APBD untuk operasional kebersihan, sekaligus memiliki potensi penerimaan daerah dari retribusi pelayanan persampahan di kawasan permukiman, perdagangan, perkantoran, hingga pasar. Namun, besarnya sumber daya yang dikelola tersebut harus dibuktikan melalui pelayanan yang berkualitas, terukur, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Jangan sampai anggaran publik terus dialokasikan, potensi retribusi terus dihimpun, tetapi masyarakat justru harus berhadapan dengan tumpukan sampah, bau busuk, dan lingkungan yang tidak sehat. Ini menjadi pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan, kualitas pelayanan, serta pertanggungjawaban pengelolaan kebersihan di Jakarta Pusat," tegas Ketua Umum FORMMASI.
Lebih lanjut, FORMMASI menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh dari pemerintah daerah.
Pertama, dugaan lemahnya manajemen operasional dan mitigasi pengangkutan sampah. Pengelolaan armada dan fasilitas kebersihan harus didukung standar operasional yang jelas, pemeliharaan berkala, serta ketersediaan armada cadangan. Jangan sampai gangguan operasional justru menyebabkan penumpukan sampah di ruang publik dan kawasan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kedua, dugaan ketidakoptimalan pengawasan retribusi persampahan. FORMMASI mempertanyakan transparansi pemungutan, pencatatan, dan penyetoran retribusi dari sektor komersial maupun non-domestik ke kas daerah. Setiap penerimaan yang bersumber dari masyarakat wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, lemahnya pemeliharaan preventif dan pengawasan lingkungan. Pengelolaan kebersihan tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan rutin menyapu dan mengangkut sampah. Pemerintah harus memastikan adanya sistem pengurangan, pemilahan, pengangkutan terjadwal, pengawasan titik pembuangan, hingga penanganan dampak lingkungan secara berkelanjutan.
"Sudin LH tidak boleh hanya menjalankan rutinitas sapu dan angkut tanpa memastikan persoalan sampah diselesaikan dari hulu sampai hilir. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja, pengawasan, pemeliharaan armada, hingga transparansi pengelolaan retribusi. Prinsip good governance tidak boleh berhenti sebagai slogan di atas kertas," ujarnya.
FORMMASI menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai keluhan biasa. Pemerintah daerah, khususnya jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, harus memberikan penjelasan terbuka serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan kebersihan di wilayah tersebut.
Sebagai tindak lanjut, FORMMASI menyatakan akan menginisiasi konsolidasi besar-besaran bersama masyarakat, pedagang, dan elemen masyarakat pasar untuk menghimpun aspirasi serta menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan sampah di Jakarta Pusat tidak terus berulang dan hanya diselesaikan melalui penanganan sementara. Masyarakat membutuhkan kebijakan konkret, sistem pengelolaan yang transparan, serta pelayanan kebersihan yang benar-benar berjalan.
FORMMASI menegaskan bahwa anggaran kebersihan dan retribusi persampahan pada hakikatnya merupakan instrumen pelayanan publik, bukan sekadar urusan administratif. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran dan penerimaan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui lingkungan yang bersih, sehat, dan layak bagi seluruh masyarakat. (rls)
