(audiensi PT PPM dan Kemendes PDT)
JAKARTA – Di balik dinding ruang audiensi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), sebuah babak baru pertaruhan ekonomi warga desa mulai dirajut pada Selasa, 8 September 2026. Jajaran direksi PT Palma Pertiwi Makmur (PT PPM) bertandang menghadap pembuat kebijakan, menyodorkan cetak biru mega-proyek berskema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited.
Ini bukan sekadar obrolan birokrasi, melainkan upaya menjadikan aras pedesaan sebagai benteng utama pertahanan ekonomi nasional.
Gagasan ini berakar pada pilar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan kedaulatan pangan, energi, dan air dari tempat di mana rakyat paling bawah berpijak. Pihak swasta beritikad menyuntikkan modal modal sosial dan finansial demi memastikan daya hidup masyarakat di akar rumput tidak terus-menerus tergerus.
Direktur Perencanaan PT PPM, Yovi Havianto, yang hadir mendampingi Direktur Utama Mardianto, menegaskan bahwa pergerakan lini bisnis mereka dirancang seirama dengan haluan pemerintah.
"Seluruh kegiatan KPBU unsolicited yang dijalankan oleh PT Palma Pertiwi Makmur memiliki tujuan tunggal dan tegak lurus, yaitu menyukseskan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kami bergerak dari desa agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Yovi.
Dalam pandangan PT PPM, desa bukan sebatas komoditas atau pasar yang dieksploitasi, melainkan fondasi kedaulatan.
Tiga pilar utama disiapkan secara rinci: di sektor pangan, ratusan mesin penggilingan padi modern (Rice Milling Unit) akan disebar demi menjaga harga gabah dan ketersediaan beras. Pada pilar energi, jaringan Pertashop disiapkan merambah ke pelosok guna menggerakkan urat nadi perekonomian warga. Sementara di pilar air, perhatian diarahkan pada perbaikan akses air bersih dan penataan irigasi pertanian.
Model gerakan ini menempatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan jaringan ekonomi lokal sebagai pemilik dan pengelola utama di lapangan. Siasat ini dirancang agar perputaran nilai tambah tidak tersedot ke kota, melainkan mengendap dan menghidupi warga desa.
Perpaduan antara prakarsa swasta, ketepatan teknologi, dan kepastian regulasi ini diharapkan mampu mengembalikan martabat desa sebagai penopang mandiri kedaulatan bangsa.(rls)
