Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penyelamat Negeri (PPN), JMKN Nasional, GPAK, dan FORMMASI menyatakan sikap kritis terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Melalui pembentukan Posko Perlawanan Rakyat, mereka menyerukan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Massa menilai kebutuhan mendesak masyarakat saat ini adalah stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), akses pendidikan gratis, serta penguatan sektor-sektor yang secara langsung berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Koordinator aksi Sapriyansyah menyatakan, bahwa penggunaan anggaran negara harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, di tengah meningkatnya biaya hidup, tingginya harga kebutuhan pokok, serta tantangan akses pendidikan yang masih dirasakan sebagian masyarakat, pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas penggunaan anggaran negara.
"Rakyat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat luas," ujar Sah Sapaan Akrabnya saat diwawancarai di Gedung Badan Gizi Gratis (BGN) Senin (15/06/2026).
Selain menyoroti aspek kebijakan, Sah juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Program MBG. Mereka meminta aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas apabila ditemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.
"Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara," ungkapnya.
Iya juga menyampaikan bahwa, Posko Perlawanan Rakyat ini juga mengajak masyarakat sipil, mahasiswa, pemuda, dan berbagai elemen bangsa untuk turut mengawal penggunaan anggaran negara agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
"Kami menegaskan bahwa gerakan bersama-sama Kawan-kawan PPN suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan kebijakan publik berjalan sesuai prinsip keadilan sosial, transparansi, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat,"Tegasnya.
Diketahui dalam Aliansi PPN pada Posko Perlawanan Rakyak menyampaikan lima tuntutan utama.
1.mendesak Presiden untuk menghentikan Program MBG dan mengalihkan anggarannya untuk subsidi BBM serta pendidikan gratis.
2. mendorong kebijakan BBM murah dan pendidikan gratis sebagai prioritas nasional.
3. meminta pembubaran Badan Gizi Nasional (BGN).
4. mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi program MBG.
5. serta meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang menjadi perhatian publik. (rls)
