JAKARTA – Gelombang massa yang tergabung dalam Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) hari ini mengepung kantor Bank Indonesia (BI) di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Dengan membawa pengeras suara, serta membentangkan banyak spanduk kecaman, para demonstran menuntut pengusutan tuntas atas dugaan skandal manipulasi anggaran tinta sekuriti yang dinilai telah merampok uang rakyat hingga puluhan miliar rupiah.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian tersebut, Jenderal Lapangan FORMMASI, Farochi, dalam orasinya ia menegaskan bahwa Bank Indonesia yang seharusnya menjadi benteng pertahanan mata uang rupiah, justru diduga kuat menjadi sarang bancakan oknum pejabat korup.
"Hari ini kami turun ke jalan karena tidak sudi membiarkan uang pajak rakyat dijarah oleh segelintir elite yang berlindung di balik jabatan! Kami membawa bukti nyata atas terjadinya kebusukan struktural dalam penentuan Standard Cost tinta sekuriti!" teriak Farochi dalam orasinya di depan gerbang Bank Indonesia.
Demonstran membeberkan lima poin krusial yang menjadi dasar tuntutan mereka, di antaranya adalah temuan manipulasi selisih harga *mark-up* tinta sekuriti dengan deviasi gila-gilaan yang mencapai lebih dari 200% dari harga kontrak aktual. Permainan harga ini berdampak langsung pada pembengkakan Harga Cetak Unit (HCU) yang merugikan negara sebesar Rp39.027.502.541,00.
Tidak hanya itu, FORMMASI juga menelanjangi modus operandi oknum di internal BI yang menggunakan asumsi inflasi fiktif sebesar 2,5% pada TA 2023. Yang paling menyita perhatian, mereka menuding ada kesengajaan menyembunyikan sisa stok bahan baku eksisting senilai Rp121,78 miliar agar tidak dimasukkan dalam perhitungan anggaran tahun berikutnya. Modus ini diduga kuat sengaja dilakukan demi menggelembungkan kuota proyek pengadaan baru guna meraup keuntungan pribadi atau kelompok.
Melalui pernyataan sikap resminya, FORMMASI mengeluarkan lima tuntutan harga mati:
1. Copot Jabatan: Mendesak Gubernur BI segera mencopot Kepala Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan (DMAP), Ibu Harum Setiawati, yang dinilai lalai dan bertanggung jawab penuh atas manipulasi validasi anggaran ini.
2. Seret ke Ranah Hukum: Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh jajaran DMAP BI serta pihak swasta pengadaan, yakni PT DKI dan PT SPS.
3. Kembalikan Uang Rakyat: Menuntut Bank Indonesia dan Perum Peruri mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp39,02 Miliar ke kas negara dalam waktu 7 x 24 jam.
4. Blacklist Vendor Nakal: Memutus hubungan kerja dan mem-blacklist PT SPS karena memberikan data harga palsu.
5. Buka Kertas Kerja: Menuntut transparansi total atas kertas kerja penyusunan *Standard Cost* TA 2024–2025 kepada publik.
Aksi yang berjalan dengan tensi tinggi ini diakhiri dengan peringatan keras dari massa aksi. FORMMASI menegaskan, jika tuntutan mereka diabaikan dan para pejabat terkait tidak dievaluasi, mereka akan terus melakukan dengan berbagai macam varian gerakan serta membawa berkas laporan pidana korupsi ini langsung ke meja penyidik KPK dan Kejaksaan Agung.
"Ini bukan menjadi akhir dari gerakan dan kami pastikan akan terus melakukan pengawalan secara masif" tutupnya. (rls)
