SMA Putra Bangsa di Desa Pulau Gala, Kecamatan Kepulauan Joronga, Halmahera Selatan, Maluku Utara, adalah sekolah swasta dengan NPSN 20613527, memiliki Akreditasi B, dan status operasionalnya sudah ada sejak 29 Mei 2007, berlokasi di Pulau Gala,
Aksi yang dilakukan oleh Kepsek SMA Putra Bangsa, M. TAMRIN HAMKA, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah orang tua siswa mengaku dana bantuan sebesar Rp1.800.000 per siswa tidak diterima penuh sebagaimana mestinya.
Pasalnya, Pembagian Dana PIP Tahun 2025, yang diduga diberikan oleh Kepsek, sebesar Rp 200 per siswa yang berhak menerimanya.
Kepsek SMA Putra Bangsa, diduga kuat menjadi otak dibalik praktik penyaluran dana PIP yang tidak transparan dan penuh tanda tanya.
Lebih miris lagi, metode penyaluran yang dilakukan justru menimbulkan tanda tanya besar. Sang Kepsek diduga datang sendiri ke bank untuk mencairkan uang tersebut. Praktik ini dinilai sangat tidak wajar dan rentan penyalahgunaan.
Meski demikian, sejumlah orang tua siswa tetap menyayangkan kebijakan tersebut. Mereka menilai bantuan PIP seharusnya diterima penuh oleh siswa sesuai ketentuan pemerintah.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dana PIP adalah hak penuh siswa penerima dan tidak boleh dipotong, dialihkan, ataupun dipungut biaya dengan alasan apapun, baik oleh sekolah, guru, maupun komite. Dana tersebut hanya boleh digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa, seperti membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, hingga biaya pendukung lainnya.
Hal ini menambah daftar panjang persoalan penyaluran dana bantuan pendidikan di sekolah, khususnya SMA/SMK. Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan dana PIP benar-benar sampai ke tangan penerima tanpa pengurangan.
Penulis : Said Jumat
Editor: Said Jumat
