QueenNews.co.id / Pesisir Barat — Dugaan praktik korupsi yang mencuat dalam proyek rehabilitasi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Pekon Mon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), memasuki babak baru. Pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat justru terkesan saling melempar tanggung jawab terkait permasalahan ini.
Polemik ini bermula saat media ini mencoba mengonfirmasi dugaan penyimpangan pada proyek tersebut. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pesibar, Septono, SKM., MM., yang ditemui di kantornya pada Jumat (7/11/2025), mengarahkan awak media untuk mempertanyakan langsung hal tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pelaksana kegiatan.
Septono berdalih bahwa fungsinya hanya sebatas memastikan tahapan kegiatan berjalan semestinya karena dirinya tidak memahami secara teknis terkait konstruksi.
"Karena saya sendiri tidak memahami masalah teknis konstruksi, maka dibentuklah tim yang kompeten agar kegiatan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan," kilahnya.
Ia menambahkan, apabila pekerjaan tidak sesuai, pihaknya hanya akan melakukan teguran tertulis kepada pelaksana kegiatan. "Coba itu pertanyakan langsung kepada PPK, konsultan perencanaan, konsultan pengawas serta pelaksana kegiatan di lapangan," ujar Kadiskes kembali mengelak.
Respons yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Ronal, selaku PPK proyek tersebut, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Ronal menjelaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan hasil dari konsultan perencanaan yang dituangkan dalam gambar. Ia juga mengklaim telah mengecek lokasi bersama konsultan sebelum pelaksanaan kegiatan.
Secara mengejutkan, di akhir pertemuan, Ronal bahkan mempertanyakan pengetahuan awak media mengenai rincian anggaran proyek tersebut.
"Bapak kan tidak tahu RAB serta rinciannya seperti apa, sebaiknya bapak mengkonfirmasi langsung dengan konsultan perencanaan dan konsultan pengawas agar semuanya jelas," ujarnya dengan nada menantang.
Sikap saling lempar tanggung jawab dari kedua pejabat ini menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat. Selain dugaan lemahnya pengawasan, adanya tahapan perencanaan yang dinilai "licik" juga diduga menjadi penyebab mudahnya anggaran diselewengkan. Hal ini dicurigai menjadi celah bagi kontraktor nakal untuk melakukan praktik korupsi pada proyek-proyek di lingkungan Dinkes Pesibar.
(/Budi Irawan/Redaksi)
