QueenNews.co.id / Bandarlampung — Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) kembali menuai kontroversi. Ketua Umum Gepak Lampung, Wahyudi, mengecam keras pelayanan rumah sakit plat merah ini setelah pihak keluarga korban kecelakaan kereta api (KA) mengaku dimintai biaya Rp3 juta untuk pengurusan jenazah.
Peristiwa ini bermula pada Sabtu (23/8/2025) ketika Amran Dawiri (60), warga Pasir Gintung, tewas ditabrak KA Babaranjang di perlintasan Jalan Pemuda, Tanjung Karang, Kecamatan Enggal. Jenazahnya, yang terputus akibat benturan, dibawa oleh keluarga ke RSUDAM. Namun, alih-alih mendapatkan bantuan, mereka justru dibuat terkejut.
Seorang anggota keluarga korban mengatakan bahwa pihak rumah sakit meminta uang Rp3 juta untuk biaya operasi sebelum jenazah bisa diurus. “Kejam dan tidak berprikemanusiaan. Korban ditabrak kereta dari jam 7 pagi, ditelantarkan di rumah sakit sampai keluarga harus membayar Rp3 juta untuk biaya operasi. Sungguh kejam dunia ini," ujarnya.
Tuntutan Reformasi Total
Menanggapi kejadian ini, Wahyudi menegaskan bahwa kasus Amran Dawiri bukan sekadar insiden, melainkan cerminan dari kegagalan sistem yang sudah kronis. "RSUDAM telah membuktikan bahwa di mata mereka, nyawa manusia bisa ditakar dengan uang,” tegasnya.
Ia membandingkan kasus ini dengan kejadian sebelumnya, di mana seorang bayi dari Lampung Selatan meninggal akibat dugaan pungutan liar oleh oknum dokter. Menurut Wahyudi, ini menunjukkan budaya institusi yang menelantarkan pasien dan memperlihatkan ketamakan oknum serta lemahnya pengawasan internal.
“Jika sistem ini tidak segera diperbaiki, RSUDAM bukan lagi tempat penyelamatan nyawa, tapi simbol kegagalan birokrasi yang membunuh kemanusiaan,” kata Wahyudi.
Menurutnya, rumah sakit pemerintah seharusnya menjadi benteng terakhir bagi keselamatan masyarakat. “Setiap hari rumah sakit menunda atau membebani keluarga dengan biaya tak wajar, itu sama saja mengeksekusi nyawa secara administratif,” tambahnya.
Wahyudi menuntut adanya reformasi internal dan tindakan nyata dari RSUDAM untuk menghentikan praktik tidak manusiawi tersebut. Ia menekankan, “Tidak ada toleransi untuk pungli, penelantaran pasien, atau birokrasi yang merampas hak dan menghina martabat manusia. Setiap nyawa harus dihargai sepenuhnya.”
Ia juga memberikan catatan penting untuk Direktur Utama RSUDAM, "Jangan sampai uang menjadi alasan untuk pelayanan!". Wahyudi menutup pernyataannya dengan tuntutan agar masyarakat berani menuntut pertanggungjawaban total, mulai dari oknum hingga pimpinan institusi jika praktik ini terus berlanjut.(Redaksi)
